Pengertian Kekuasaan Dan Tugas Dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa PBB

20 min read

Pengertian Kekuasaan Dan Tugas Dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa PBB

Pengertian Kekuasaan Dan Tugas Dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa PBB

Sejarah. Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II (1939-1945). Untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga, yang mana tak diinginkan oleh segala umat manusia, pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam menyelesaikan situasi sulit ekonomi, sosial dan kemanusiaan internasional.

PBB yaitu salah satu organisasi internasional yang anggotanya hampir segala Negara di dunia. Tujuannya untuk memfasilitasi aturan internasional, pengamanan internasional lembaga ekonomi dan perlindungan sosial. Penyusunan PBB dimulai dengan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Januari 1920 tokohnya yaitu presiden Amerika Serikat Wodrow Wilson dengan tujuan untuk mempertahankan perdamaian internasional serta meningkatkan kerjasama internasional.
Tugas PBB yaitu menyelesaikan sengketa secara tenteram. Hasil PBB antara lain Perjanjian Locarno (1925) dan Perjanjian Kallog Briand (1928) sebab munculnya kekuasaan Nazi (Jerman) maka pecah lah perang Dunia II. Pecahnya PD II mengakibatkan kerusakan dan penderitaan yang berkepanjangan.

Kemudian Franklin Delano.R (Presiden Amerika Serikat) dan Winston mengadakan pertemuan yang menjadikan Piagam Altantik (Altantik Charter) yang isinya:

  1. Tidak mengoreksi adanya perluasan kawasan atau politik ekspansi
  2. Setiap bangsa mempunyai hak memutuskan nasibnya sendiri
  3. Setiap Negara mempunyai hak dan bebas turut serta dalam perdagangan di dunia
  4. Perlu diwujudkan perdamaian dunia sehingga segala bangsa bebas dari rasa takut dan kemiskinan
  5. Mengusahakan penyelesaian sengketa secara tenteram
    Piagam PBB mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945 yang kemudian kita ketahui sebagai hari lahirnya PBB. PBB bermarkas di New York (Amerika Serikat)
    Negara Indonesia menjadi member PBB yang ke-60 pada tanggal 27 September 1950 melainkan keluar pada tanggal 7 Januari 1965 dan masuk kembali pada tanggal 28 September 1966.

B. Asas dan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Tujuan PBB
a. Menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang
b. Memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia
c. Mensupport kemajuan sosial dan tingkat kehidupan yang lebih bagus
d. Memajukan relasi persahabatan antar bangsa-bangsa untuk memutuskan nasibnya sendiri
Asas PBB

  1. Organisasi ini bersendikan pada asas-asas persamaan derajat dan kedaulatan dari segala member
  2. Segenap member untuk menjamin adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ada pada negaranya
  3. Segenap member akan menyelesaikan persengketaan intrnasional dengan metode sedemikian rupa
  4. Organisasi ini akan menjamin supaya negara-negara bukan member PBB tak pantas asas-asas nya

Keanggotaan PBB
Anggota PBB dibedakan atas klasifikasi asli dan tambahan. Anggota asli yaitu negara-negara yang turut serta dalam konferensi San Fransisco yang melahirkan PBB. Sementara itu member tambahan yaitu negara-negara yang masuk menjadi member sesudah organisasi PBB.

Untuk menjadi member PBB patut memiliki persyaratan diantaranya:

  1. Negara yang bisa menjadi member PBB yaitu negara yang cinta tenteram
  2. Negara tersebut ingin menerima kewajiban-kewajiban yang tertera dalam piagam PBB
  3. Oleh PBB negara yang bersangkutan diukur bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban
  4. Diterima oleh majelis lazim sesudah memperoleh anjuran dari dewan keamanan

Struktur Organisasi PBB
1) Organisasi Utama
A. Majelis Biasa (General Assembly)
Memiliki tugas dan wewenang sbb:

  1. Membersihkan anjuran dan usulan mengenai usaha perdamaian dan keamanan
  2. Membicarakan situasi sulit-situasi sulit internasional dan mengambil keputusan
  3. Mengadakan pengawasan terhadap organisasi-organisasi PBB lainnya.

B. Dewan Keamanan
Memiliki tugas dan wewenang sbb:
1.Mengatasi sengketa antarnegara secara tenteram
2.Mengambil tindakan, bagus preventif maupun represif dan keamanan dunia
3.Bersama Majelis Biasa memilih hakim-hakim internasional

C. Dewan Ekonomi dan Sosial
Memiliki tugas dan wewenang sbb:

  1. Melakukan tugas-tugas sebagaimana ditetapkan dalam bidang Majelis Biasa
  2. Mengajukan usulan dan anjuran terhadap Majelis Biasa dengan meningkatkan kesejahteraan
  3. Mengoordinasikan kesibukan badan-badan khusus PBB

D. Dewan Perwakilan
Tugas pokok Dewan Perwakilan yaitu Mengadakan pengawasan dan via negara yang di tunggu secara aktif memajukan pemerintahan daerah pantas dengan tujuan

E. Mahkamah Internasional
Memiliki tugas dan wewenang sbb:
1.Memeriksa konflik atau persengketaan
2.Mengajukan pendapatnya berkenaan terhadap Majeis Biasa
3.Mendesak Dewan keamanan untuk menindak suatu negara yang menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional

F. Sekertariat
Memiliki tugas dan wewenang sbb:
1) Memimpin kesibukan ketata usahaan PBB
2) Menyusun laporan tahunan PBB yang dibahas dalam sidang Majelis Biasa
3) Melaporkan terhadap Dewan Keamanan atas tiap perkembangan situasi berdasarkan pengevaluasian nya

Organ Subsider yaitu organ seperti yang dialamatkan oleh ketentuan-ketentuan Institusi – lembaga Kerjasama Internasional dalam PBB

  1. United Nations Funds for Population Activities (UNFPA), dana PBB untuk kesibukan kependudukan.
  2. Food and Agriculture Organization (FAO), organisasi PBB yang menangani situasi sulit pangan, pertanian, perikanan, peternakan, dan profesi.
  3. World Health Organization (WHO), organisasi PBB yang menangani situasi sulit kemiskinan, kelaparan, dan kesehatan.
  4. United Nations Environment Programmed (UNEP), organisasi PBB yang menangani imbas negatif perkembangan industri dan eksploitasi sumber kekuatan alam.
  5. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), organisasi PBB yang menangani situasi sulit pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
  6. International Monetary Fund (IMF), dana keuangan internasional yang menyediakan kredit bagi negara-negara miskin.
  7. International Bank for Reconstruction and development (IBRD) atau Word Bank, yang menyediakan kredit bagi negara-negara miskin.
  8. Asia Development Bank (ADB), bank pembangunan Asia.
  9. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), konferensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan.
  10. General Agreement on Tariff and Trede (GATT), persetujuan lazim mengenai biaya dan perdagangan. GATT berubah menjadi World Trade Organization (WTO), organisasi perdagangan dunia.
  11. European Economic Community (EEC), masyarakat ekonomi Eropa.
  12. Asia Pasific Economic Cooperation (APEC), kerjasama ekonomi Asia Pasifik.
  13. European Gratis Trade Association (EFTA), kerjasama perdagangan bebas Eropa.
  14. ASEAN Gratis Trade Areas (AFTA), kawasan perdagangan bebas ASEAN.
  15. North American Gratis Trade Association (NAFTA), kerjasama perdagangan bebas Amerika Utara (AS, Kanada, dan Mexico).
  16. Latin American Gratis Trade Association (LAFTA), kerjasama perdagangan bebas Amerika Latin.

Peranan PBB bagi Dunia dan Indonesia
a) Peranan PBB bagi dunia internasional:

  1. Bidang keamanan dan perdamaian
  2. Bidang ekonomi
  3. Bidang sosial, kebiasaan, kesehatan dan kemanusiaan

b) Peranan PBB bagi Bangsa dan Negara Indonesia,

  1. Ketika revolusi Nasional sedang berkobar untuk melawan kolonial belanda di negara kita
  2. Pada masa perang kolonial ke-2 antara Indonesia dan Belanda
  3. Pada saat pengorbanan pembebasan Irian Barat.

C. Perkembangan United Nation (UN)
Selama masa hidup PBB, lebih dari 80 koloni sudah mencapai kemerdekaan. Majelis Biasa mengadopsi Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan terhadap Negara dan Masyarakat Kolonial pada tahun 1960 tanpa suara yang menantang melainkan segala kekuatan kolonial utama memilih abstain. Lewat Komite PBB tentang Dekolonisasi, yang didirikan pada tahun 1962, PBB sudah memfokuskan perhatian pada dekolonisasi. Kawasan ini juga disupport negara-negara baru yang berdiri sebagai imbas dari inisiatif penentuan nasib sendiri. Komite sudah mengawasi dekolonisasi tiap negara lebih besar dari 20.000 km ² dan menghapus mereka dari daftar PBB Tidak Memerintah Tidak Metode Sendiri, kecuali Sahara Barat, sebuah negara lebih besar dari Inggris yang baru dilepaskan oleh Spanyol pada tahun 1975.
PBB mengucapkan dan mengkoordinasi hari peringatan internasional, periode waktu untuk memandang sebagian berita atau situasi sulit kepentingan internasional. Biasa simbolisme PBB, sebuah logo yang dirancang khusus untuk tahun ini, dan infrastruktur Selain PBB, bermacam hari dan tahun-tahun sudah menjadi katalisator untuk mendorong berita-berita kunci yang menjadi perhatian dalam skala global. Sebagai contoh, Hari Tuberkulosis Sedunia, Hari Bumi dan Tahun Internasional Gurun dan Desertifikasi.
PBB dibiayai dari sumbangan yang diukur dan bersifat sukarela dari negara-negara anggotanya. Majelis Biasa menyetujui anggaran rutin dan memutuskan sumbangan untuk tiap member. Kawasan ini secara luas berdasarkan kapasitas relatif kemampuan membayar dari masing-masing negara, yang diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) mereka, dengan penyesuaian untuk utang luar negeri dan rendahnya pendapatan per kapita.
Majelis sudah membentuk prinsip bahwa PBB tak boleh terlalu bertumpu pada salah satu member untuk membiayai operasinya. Dengan demikian, ada sebuah tingkat “langit-langit”, pembatasan jumlah maksimum sumbangan tiap member yang diukur untuk anggaran rutin. Pada bulan Desember 2000, Majelis merevisi skala pengevaluasian untuk mencerminkan situasi global saat ini. Sebagai komponen dari revisi itu, plafon anggaran rutin berkurang dari 25% menjadi 22%. AS yaitu satu-satunya member yang sudah memenuhi langit-langit. Tarif tingkat langit-langit, jumlah minimum yang diukur untuk tiap negara member (atau tingkat ‘lantai’) ditetapkan sebesar 0,001% dari anggaran PBB. Tarif itu, untuk negara-negara kurang berkembang (LDC), tingkat langit-langit 0,01% dipakai.
Anggaran operasional saat ini diperkirakan sebesar $ 4.190.000.000 untuk periode dua tahunan dari tahun 2008 sampai 2009, atau sedikit lebih dari 2 milyar dolar per tahun (lihat tabel untuk kontributor utama).
Menurut besar dari pengeluaran PBB yaitu untuk misi inti PBB, yaitu perdamaian dan keamanan. Anggaran pemeliharaan perdamaian untuk tahun fiskal 2010-2011 yaitu sekitar $ 7 miliar, dengan sekitar 90.000 tentara dikerahkan di 14 misi di segala dunia. Operasi perdamaian PBB didanai oleh pengevaluasian, mengaplikasikan formula yang berasal dari dana lazim, melainkan termasuk biaya tambahan tertimbang untuk lima member tetap Dewan Keamanan, yang patut menyetujui segala operasi penjaga perdamaian. Setiap tambahan ini berfungsi untuk mengimbangi biaya penjaga perdamaian yang dikurangi dari negara-negara kurang berkembang. Per 1 Januari 2008, 10 besar penyedia kontribusi keuangan yang diukur pada operasi penjaga perdamaian PBB yaitu: Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Cina, Kanada, Spanyol, dan Republik Korea

Setiap konkrit permulaan untuk organisasi dunia baru ini dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt diandalkan sebagai seorang yang pertama menjadikan istilah \\”United Nations\\” atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi dipakai pada 1 Januari 1942, saat 26 pemerintah menandatangani Piagam Atlantik, dimana masing-masing negara bermufakat untuk melanjutkan usaha perang.

Setiap catatan sejarah, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 dengan diprakarsai oleh lima negara, yaitu: Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Republik Rakyat Cina. Berdirinya PBB dilatarbelakangi oleh sebuah cita-cita untuk menjadikan perdamaian diantara negara-negara di dunia sesudah sebelumnya mengalami dua peperangan besar. Perang dunia I yang berlangsung antara tahun 1914-1918, dan perang dunia II yang terjadi antara tahun 1939-1945.

Pada tanggal 14 Agustus 1941 Presiden Amerika Serikat saat itu, Franklin Delano Roosevelt, mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris, Winston Churcill. Pertemuan yang berlangsung di atas kapal Augusta yang berlayar di Samudera Atlantik ini membahas tentang perdamaian dunia dan rencana untuk menghindarkan korban yang lebih banyak lagi imbas peperangan. Dalam pertemuan ini lahirlah sebuah kesepakatan yang disebut dengan Piagam Atlantik.

Isi Piagam Atlantik

  1. Setiap bengsa tak dikoreksi untuk melaksanakan perluasan kawasan.
  2. Setiap bangsa mempunyai hak memutuskan nasibnya sendiri.
  3. Setiap bangsa mempunyai hak turut serta dalam perdagangan internasional.
  4. Mengatasi perdamaian dunia supaya tiap bangsa bisa hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan.

Isi dari Piagam Atlantik tersebut lantas menerima tanggapan positif dari sebagian negara di dunia. Kawasan tersebut ditandai dengan diadakannya sebuah konferensi di kota Washington, Amerika Serikat pada tanggal 1 Januari 1942 yang dihadiri oleh 26 negara yang menyetujui isi Piagam Atlantik.

sekjen pbb, ban ki moon
Pada permulaan Agustus 1944 diadakan lagi sebuah konferensi di sebuah gedung bernama Dumbarton Oaks di kota Washington, Amerika serikat. Konferensi tersebut dihadiri oleh wakil-wakil dari Amerika Serikat, Uni Soviet, Britania Raya, dan Republik Rakyat Cina. Pertemuan di Dumbarton Oaks ini membahas tentang rencana pendirian sebuah organisasi global yang disebut United Nation Organization (UNO) atau PBB.

Sebagai kelanjutan dari pertemuan di Dumbarton Oaks, maka pada tanggal 24 Oktober 1945 diadakanlah Konferensi San Fransisko. Pada Konferensi San Fransisko inilah Organisasi PBB secara resmi berdiri, yaitu ditandai dengan penandatanganan piagam Perserikatan Bangsa-bangsa oleh wakil dari 50 negara.

Tujuan PBB

Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
Biasa relasi persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak memutuskan nasib sendiri, dan tak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
Biasa kerjasama internasional dalam menyelesaikan situasi sulit-situasi sulit ekonomi, sosial, kebiasaan, dan kemanusiaan.
Mengatasi konflik dengan metode tenteram dan mencegah timbulnya peperangan.
Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna, kulit, ragam kelamin, bahasa, dan agama.
Segala pusat kesibukan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB.

Keanggotaan dalam PBB bersifat terbuka, sampai tahun 2011 tercatat 193 negara sudah bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai negara yang cinta perdamaian dan anti penjajahan, secara resmi Indonesia menjadi member PBB pada tanggal 28 September 1950 dan tercatat sebagai negara member PBB yang ke-60. – See more at: http://iwak-pithik.blogspot.co.id/2012/02/sejarah-berdirinya-pbb.html#sthash.fao8iaWK.dpuf

Pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional dimulai di San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam pembentukan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi disusun pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima member tetap Dewan Keamanan-Perancis, Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat-dan mayoritas dari 46 member lainnya. Sidang Biasa pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, diadakan di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946.

Kedudukan organisasi ini awalnya mengaplikasikan bangunan milik Sperry Gyroscope Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 sampai 1952. Biasa gedung Markas Biasa PBB di Manhattan sudah selesai dibangun.

Semenjak pendiriannya, banyak kontroversi dan kritik tertuju pada PBB. Di Amerika Serikat, saingan permulaan PBB yaitu John Birch Society, yang memulai kampanye \\”get US out of the UN\\” pada tahun 1959, dan menuduh bahwa tujuan PBB yaitu mendirikan \\”One World Government\\” atau Pemerintah Selanjutnya Dunia.

Meski Perang Dunia Kedua usai, Komite Kemerdekaan Perancis terlambat diakui oleh AS sebagai pemerintah resmi Perancis, sehingga Perancis awalnya tak diikutsertakan dalam konferensi yang membahas pembentukan PBB. Charles de Gaulle menyindir PBB dengan menyebutnya le machin (dalam bahasa Indonesia: \\”Si Penenteraman\\”), dan merasa tak yakin bahwa aliansi keamanan global akan membantu menjaga perdamaian dunia, dia lebih percaya pada perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara lantas.

PBB didirikan di San Fransisco pada 24 Oktober 1945 sesudah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC, melainkan Sidang Biasa yang pertama – yang dihadiri wakil dari 51 negara – baru berlangsung pada 10 Januari 1946 di Church House, London. Semenjak didirikan sampai tahun 2007, sudah tercatat ada 192 negara yang menjadi member PBB. Markas pertama PBB berada di San Francisco, melainkan sejak tahun 1946 sampai sekarang kantor pusatnya terletak di di New York.

Church House yaitu sebuah bangunan yang menjadi markas pusat dari perkumpulan gereja-gereja (Anglikan) di Inggris, terletak di sebelah selatan dari Dean’s Yard di sebelah Wesminter Abbey di kota London. Gereja ini pada saat itu diduga kuat menjadi salah satu daerah berkumpulnya tokoh-tokoh gereja yang menjadi seorang Freemason.

Bangunan ini didisain oleh Sir Herbert Barker, sekitar tahun 1930-an, sebagai pengganti gedung yang terdahulu, yang disahkan pada tahun 1902 oleh Coorperation of Church House yang berdiri sejak 1888. Bangunan ini dialamatkan sebagai peringatan perayaan emas 50 tahun bertahtanya Ratu Victoria yang menjadi ratu sejak 1887. Batu pertama pembangunan bangunan ini diletakkan oleh Ratu Mary pada 26 Juni 1937 dan disahkan oleh Raja George VI pada 10 Juni 1940.

King George VI yaitu pendorong utama dan member aktif Craft (Freemason) dan pada tahun 1953 Uskup Anglikan ke XVI juga seorang Freemason (Lihat buku Christianity and Freemasonry; Kirby). Uskup Agung Geoffrey Fisher juga seorang Freemason, termasuk pula Uskup Agung Canterbury (1945-1961).

Berseteru, dikenal bahwa istilah “United Nations” dicetuskan pertama kali oleh Franklin D. Roosevelt sewaktu masih berlangsung Perang Dunia II. Sosok Franklin D. Roosevelt perlu dikenal rupanya kecuali sebagai Presiden Amerika Serikat, dia juga yaitu member penting dari Organisasi Yahudi Freemasonry- yang memiliki sebagian organisasi underbow berkedok gerakan sosial dan amal seperti Lions Club dan Rotary Club. Setidaknya terdapat dua catatan mengenai aktivitasnya di organisasi Mason tersebut. Satu sumber mengucapkan Rosevelt bergabung dengan sebuah organisasi Lodge pada tanggal 11 Oktober 1911. Selain sumber lain mengucapkan dia masuk pada 28 November 1911.

Nama PBB/UNO dipakai secara resmi pertama kali pada 1 Januari 1942. Tujuannya untuk mengikat wakil-wakil Pihak Tidak terhadap prinsip-prinsip Piagam Atlantik serta untuk menerima sumpah dari mereka guna menjaga keamanan Kuasa Paksi. Meski upaya itu, Pihak Tidak terus memantapkannya dengan ditandatanganinya kesepakatan-kesepakatan dalam persidangan-persidangan di Moscow, Kaherah dan Taheran sewaktu masih berperang pada tahun 1943. Dari bulan agustus sampai Oktober 1944, wakil-wakil dari Perancis, Republik China, Inggris, Amerika Serikat dan Uni Soviet berjumpa untuk memperincikan rancangan-rancangan di Estet Dumbarton Oaks, Washington, D.C.

Dari pertemuan-pertemuan berikutnya dicapailah rancangan pokok mengenai tujuan, wakil-wakil member dari tiap negara, struktur, serta susunan dewan untuk memelihara keamanan dan keselamatan antarbangsa, kerjasama ekonomi dan sosial antarbangsa. Rancangan ini sudah didiskusikan dan diperdebatkan oleh sebagian wakil negara dan utusan bangsa.

Pada 25 April 1945, persidangan PBB tentang penyatuan antar bangsa, dimulai di San Francisco. Tarif dihadiri oleh wakil-wakil negara juga organisasi lazim -termasuknya Lions Club yang diundang khusus untuk menggubah piagam PBB. Tidak kurang 50 negara yang menghadiri persidangan ini menandatangani “Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Polandia yang tak menghadiri persidangan itu diberi satu daerah khusus, baru dua bulan kemudian tepatnya pada 26 Juni wakilnya menandatangani piagam itu.

Berseteru, Perserikatan Bangsa Bangsa ditetapkan secara resmi pada 24 Oktober 1945, selepas piagamnya sudah diratifikasi oleh lima member tetap Dewan Keamanan (DK), yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Perancis, Republik China serta dicontoh member lainnya yang terdiri 46 negara di Church House, London, Inggris pada 10 Januari 1946 yang dicontoh 51 negara.

Kantor Tempat PBB saat ini dibangun di sebelah Sungai East (East River), New York City pada tahun 1949 di atas tanah yang dibeli dari John D. Rockefeller, Jr. dengan dana bersama sebanyak 8.5 juta dollar AS jadi bukan milik Amerika Serikat. John D. Rockfeller bahkan juga dikenal yaitu member Freemason. Arsiteknya dari bermacam bangsa, termasuknya Le Corbusier (Perancis), Oscar Niemeyer (Brazil), dan wakil-wakil dari sebagian negara yang lain. Pelopor ini diketuai oleh Wallace K. Harrison, Pimpinan Harrison & Abramovitz (NYC). Kantornya dibuka secara resmi pada 9 Januari 1951.

Tokoh-tokoh PBB juga banyak sekali diisi oleh tokoh-tokoh dan pentolan member-member Freemason dan cabang-cabangnya. Dalam sebuah tulisan tercatat nama U Thant (UN Secretary General), Robert Strange McNamara (US Secretary of Defense 1961-1968; President World Bank 1968-1981).

LOGO/LAMBANG PBB (PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA)
Lambang PBB yang menonjolkan globe dengan garis lintang dan bujur membentuk 33 kolom. Tidak hanya itu, di dalam logo nya bahkan, terdapat segmen coretan sebanyak 33 juga berupa tebaran ranting dan dedaunan Akasia. Apakah hanya sekadar kebetulan? Simbol nomor 33 yaitu melambangkan 33 tahapan dalam organsasi rahasia Freemasonry produk Yahudi. Pohon akasia, mungkin bisa diartikan dengan ” semak yang membakar” yang Moses (Nabi Musa) peroleh di tengah padang pasir dan yaitu kayu yang oleh Meski diperintahkan terhadap Moses untuk gunakan sebagai bahan Bahtera / Kapal, Meja, dan Kesatria Beribadah.

PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI SAAT BERDIRINYA PBB
Ada banyak bukti, bahwa lahirnya PBB dan segala keputusan dan tindakannya yaitu buah dari konsep organisasi bawah tanah Freemasonry produk Yahudi dan kaki tangannya untuk melindungi gerakan zionisme dan kepentingan Eropa Barat serta Amerika Serikat yang yaitu teman mesranya negara zionis Israel. Pelanggaran-pelanggaran tersebut, yaitu sbb:
Tenaga PBB yaitu Franklin D. Roosevelt, seorang masonic dan sekalian Presiden Amerika Serikat.
konseptor Piagam PBB yaitu Organisasi Yahudi Lions Club yang diundang secara khusus pada 25 April 1945 di San Francisco.
Lambang PBB berupa gambar bola dunia dengan garis lintang dan bujur membentuk 33 kolom yaitu melambangkan 33 tahapan dalam organsasi rahasia Freemasonry produk yahudi.
Penguasaan yang senantiasa disuarakan oleh Freemasonry dan Lions Club yaitu kebebasan, persaudaraan, dan kesetaraan (versi Yahudi) yaitu sama dengan beban Piagam PBB.
adanya lembaga keuangan di bawah PBB seperti Bank Dunia dan IMF sudah kongkret-kongkret mengaplikasikan metode ribawi yang mencekik negara berkembang dan menebalkan kantong negara-negara maju dengan program “pinjaman lunak” rentang panjang yang bunganya bisa naik sampai seratus persen tiap tahunnya sebab mengaplikasikan kurs mata uang Amerika dan Eropa. Selain metode perbankan pertama kali muncul pada abad ke-18 selepas Perang Salib, oleh para “Anggota Templar” penganut faham Freemasonry. Mereka menumpuk uang dan emas dengan mengaplikasikan metode chek dan bunga bagi para penziarah yang mengunjungi Kota Yerusalem. Kemudian pada abad berikutnya baru muncul perbankan modern di Inggris milik seorang Yahudi bernama Rockefeller. Mereka memandang masa kejayaan agama sudah usai dan digantikan Tetap Emas dan Meski Biasa.
adanya “dominasi kekuatan” oleh lima Anggota Sesudah Dewan Keamanan PBB yang memiliki Tidak Veto yaitu bukti kongkret ketinggihatian dan egoisme mereka. Selain Majelis Biasa yang secara “aturan” lebih tinggi dimana anggotanya segala negara tak lebih sebagai “penonton” yang tak berdaya dalam tiap kebijakan akhir PBB. Mereka menindas bangsa lemah, memaksakan paket demokrasi dalam tiap negara untuk mempermudah campur tangannya, lalu secara curang melarang kepemilikan dan pengaplikasian senjata nuklir kecuali oleh 5 negara tadi dan negara Zionis Israel.

Agenda juga skandal Yahudi dengan PBB, juga sudah bukan rahasia lagi. Sebelum PBB lahir, Yahudi sudah merajai lembaga dunia yang semisalnya ada waktu itu, LBB. Kawasan ini ditegaskan Nahom Sokolov, seorang pemimpin Zionis dalam muktamar Zionis tanggal 27 Agustus 1922. Dan peran terbesar yang sudah dimainkan oleh LBB untuk kepentingan Zionis internasional yaitu, keberhasilannya meletakkan batu pertama bagi berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Meski itu baru lahir PBB melanjutkan peran yang pernah dimainkan LBB sebelumnya.

Tidak diragukan lagi, bahwa PBB yaitu hasil pemikiran Yahudi sebagaimana pendahulunya LBB. Segala hari kelahirannya, Zionis internasional sudah menancapkan kukunya di PBB, dimana 60 % dari keseluruhan pegawai PBB yaitu Yahudi yang mayoritas mengatur posisi penting dan strategis. Sementara bila dibandingi dengan jumlah penduduk dunia secara keseluruhan, jumlah Yahudi tak lebih dari 5 %.

Dengan demikian, jelaslah bagaimana imbas Zionis internasional di PBB untuk merealisasikan hasrat dan tujuan politik jahat mereka. Sesudah saat negara Yahudi (Israel) ini tak mematuhi resolusi yang dikeluarkan PBB, lembaga dunia ini hanya bisa berpangku tangan tak pernah mengambil tindakan tegas. Berbeda halnya bila yang tak mematuhi resolusi PBB yaitu negara Islam, maka tak pelak lagi segala kekuatan dunia akan dikerahkan untuk menghancurkannya.

Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II (1939-1945). Untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga, yang mana tak diinginkan oleh segala umat manusia, pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam menyelesaikan situasi sulit ekonomi, sosial dan kemanusiaan internasional.

Setiap konkrit permulaan untuk organisasi dunia baru ini dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt diandalkan sebagai seorang yang pertama menjadikan istilah \\”United Nations\\” atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi dipakai pada 1 Januari 1942, saat 26 pemerintah menandatangani Piagam Atlantik, dimana masing-masing negara bermufakat untuk melanjutkan usaha perang.

Pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional dimulai di San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam pembentukan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi disusun pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima member tetap Dewan Keamanan-Perancis, Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat-dan mayoritas dari 46 member lainnya. Sidang Biasa pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, diadakan di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946

Kedudukan organisasi ini awalnya mengaplikasikan bangunan milik Sperry Gyroscope Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 sampai 1952. Biasa gedung Markas Biasa PBB di Manhattan sudah selesai dibangun.

Semenjak pendiriannya, banyak kontroversi dan kritik tertuju pada PBB. Di Amerika Serikat, saingan permulaan PBB yaitu John Birch Society, yang memulai kampanye \\”get US out of the UN\\” pada tahun 1959, dan menuduh bahwa tujuan PBB yaitu mendirikan \\”One World Government\\” atau Pemerintah Selanjutnya Dunia.

Meski Perang Dunia Kedua usai, Komite Kemerdekaan Perancis terlambat diakui oleh AS sebagai pemerintah resmi Perancis, sehingga Perancis awalnya tak diikutsertakan dalam konferensi yang membahas pembentukan PBB. Charles de Gaulle menyindir PBB dengan menyebutnya le machin (dalam bahasa Indonesia: \\”Si Penenteraman\\”), dan merasa tak yakin bahwa aliansi keamanan global akan membantu menjaga perdamaian dunia, dia lebih percaya pada perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara lantas

Organisasi

Selain PBB berdasarkan lima organ utama (sebelumnya enam–Dewan Perwalian dihentikan operasinya pada tahun 1994, sesudah kemerdekaan Palau, satu-satunya kawasan perwalian PBB yang tersisa); Majelis Biasa, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Dewan Sosial (ECOSOC), Sekretariat, dan Mahkamah Internasional. Lima dari enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di Markas Biasa Perserikatan Bangsa-Bangsa berkedudukan di kawasan internasional di kota New York. Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag, sementara lembaga-lembaga besar lainnya berbasis di kantor PBB di Jenewa, Wina, dan Nairobi. Institusi PBB lainnya tersebar di segala dunia.

Enam bahasa resmi PBB, yang dipakai dalam pertemuan antar pemerintah dan pembuatan dokumen-dokumen, yaitu Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol. Sekretariat dan Dewan Keamanan mengaplikasikan dua bahasa kerja, bahasa Inggris dan Perancis, padahal Majelis Biasa mengaplikasikan tiga bahasa kerja, bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol. Empat dari bahasa resmi yaitu bahasa nasional dari member tetap Dewan Keamanan (Britania Raya dan Amerika Serikat masing-masing menggukanan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi secara de facto), Spanyol dan Arab yaitu bahasa dari dua blok terbesar bahasa resmi di luar dari member permanen (Spanyol yaitu bahasa resmi di 20 negara, padahal Arab di 26). Lima dari bahasa resmi dipilih saat PBB didirikan; Arab ditambahkan kemudian pada tahun 1973. Editorial PBB Manual mengucapkan bahwa standar untuk dokumen-dokumen bahasa Inggris yaitu mengaplikasikan Bahasa Inggris dari Inggris (British-English) dalam Ejaan Oxford, standar penulisan Bahasa Cina mengaplikasikan aksara Cina yang disederhanakan, sebelumnya mengaplikasikan aksara Cina tradisional sampai pada tahun 1971 saat representasi PBB dari China berubah dari Republik Cina ke Republik Rakyat Cina.

Sekertariat PBB

Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal PBB, dibantu oleh suatu staf pegawai sipil internasional dari segala dunia. Tugas utama seorang Sekretaris-Jenderal yaitu menyediakan penelitian, berita, dan fasilitas yang diperlukan oleh badan-badan PBB untuk pertemuan mereka. Sebab juga membawa tugas seperti yang diperintahkan oleh Dewan Keamanan PBB, Majelis Biasa PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, dan badan PBB lainnya. Piagam PBB membeberkan bahwa staf yang akan dipilih oleh pengaplikasian \\”standar tertinggi efisiensi, kompetensi, dan integritas,\\” dengan memandang pentingnya merekrut luas secara geografis.

Piagam memutuskan bahwa staf tak akan meminta atau menerima instruksi dari otoritas lain kecuali PBB. Setiap negara member PBB diperintahkan untuk menghormati karakter internasional dari Sekretariat dan tak berusaha untuk memengaruhi para stafnya. Sekretaris Jenderal sendiri bertanggung jawab untuk pemilihan staf.

Tugas Sekretaris-Jenderal termasuk membantu menyelesaikan sengketa internasional, administrasi operasi penjaga perdamaian, menyelenggarakan konperensi internasional, mengumpulkan berita tentang progres keputusan Dewan Keamanan, dan konsultasi dengan pemerintah member mengenai bermacam inisiatif. Sekretariat kunci kantor di daerah ini termasuk Kantor Koordinator Urusan Kemanusiaan dan Departemen Operasi Penjaga Biasa. Sekretaris-Jenderal bisa membawa terhadap perhatian Dewan Keamanan tiap situasi sulit yang, berdasarkan nya, bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Sekjen PBB

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB, yang berperilaku sebagai juru bicara de facto dan pemimpin PBB. Sekretaris Jenderal saat ini Ban Ki-moon, yang mengambil alih dari Kofi Annan pada tahun 2007 dan akan memenuhi persyaratan untuk pengangkatan kembali saat masa jabatan pertamanya usai pada tahun 2011

Dibayangkan oleh Franklin D. Roosevelt sebagai \\”moderator dunia\\”, posisi ini ditetapkan dalam Piagam PBB sebagai \\”kepala pegawai administrasi\\” organisasi, melainkan Piagam juga mengucapkan bahwa Sekretaris Jenderal bisa membawa ke perhatian Dewan Keamanan \\”tiap situasi sulit yang berdasarkan pendapatnya bisa mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional\\”, memberikan ruang lingkup yang lebih besar untuk posisi aksi di panggung dunia. Posisi ini sudah berkembang menjadi peran ganda dari administrator organisasi PBB, dan seorang diplomat dan mediator menangani yang sengketa antara negara-negara member dan menemukan konsensus dalam menangani berita-berita global.

Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Biasa, sesudah direkomendasikan oleh Dewan Keamanan, tiap member yang bisa memveto, dan Majelis Biasa secara teoritis bisa mengesampingkan anjuran Dewan Keamanan bila suara mayoritas tak tercapai, padahal smapai sekarang hal ini tak terjadi. Pada 1996, Dewan Keamanan mengadopsi seperangkat pedoman untuk progres seleksi yang dicetuskan oleh Duta Permanen Indonesia untuk PBB pada waktu itu, Nugroho Wisnumurti. Biasa Wisnumurti (Wisnumurti Guidelines) sudah mempengaruhi progres seleksi, termasuk pengaplikasian surat suara berkode warna untuk memilih kandidat . Tidak ada kriteria khusus untuk jabatan tersebut, melainkan selama bertahun-tahun, sudah diterima bahwa jabatan itu bisa dijabat untuk rentang satu atau dua dari lima tahun, dan akan diangkat pada dasar rotasi geografis, dan bahwa Sekretaris-Jenderal tak berasal dari salah satu lima negara member tetap Dewan Keamanan.

UNICEF, WFP dan UNDP) didanai oleh sumbangan sukarela dari pemerintah negara member lainnya. Menurut besar sumbangan ini yaitu kontribusi keuangan, melainkan sebagian yaitu dalam bentuk komoditi pertanian yang disumbangkan untuk membantu populasi yang membutuhkan. Biasa anggaran mereka bersifat sukarela, banyak dari lembaga-lembaga ini menderita kekurangan dana selama resesi ekonomi. Pada bulan Juli 2009, Program Pangan Dunia melaporkan bahwa dia sudah dipaksa untuk memotong jasa sebab dana tak mencukupi. PPD sudah menerima hampir seperempat dari sempurna yang diperlukan untuk tahun keuangan 09/10.

Reformasi

Semenjak didirikan, ada banyak seruan untuk mereformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, padahal hampir tak ada yang sepakat bagaimana untuk menjalankannya. Meski ingin PBB untuk memainkan peran yang lebih besar atau lebih tepat sasaran dalam urusan dunia, sementara yang lain ingin perannya dikurangi untuk profesi kemanusiaan. Ada juga sejumlah usulan sudah penambahan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, metode yang lain untuk pemilihan Sekretaris Jenderal PBB dan untuk pembentukan Majelis Parlementer PBB.

PBB juga sudah dituduh atas pembuangan sumber kekuatan dan birokrasi yang tak efisien. Selama tahun 1990-an, Amerika Serikat menunda pembayaran iuran dengan alasan inefisiensi, dan hanya mulai pembayaran dengan situasi bahwa akan diadakan suatu inisiatif reformasi. Pada tahun 1994, Kantor Pengawasan Internal Jasa (OIOS) didirikan oleh Majelis Biasa sebagai pengawas efisiensi.

Sebuah program reformasi resmi dimulai oleh Kofi Annan pada tahun 1997. Reformasi tersebut termasuk merubah keanggotaan tetap Dewan Keamanan (yang saat ini mencerminkan relasi kekuasaan pada 1945), membuat birokrasi lebih transparan, akuntabel dan efisien, membuat PBB lebih demokratis, dan mulai merencanakan Pakta Perdagangan Senjata.

Pada bulan September 2005, PBB mengadakan KTT Dunia yang dihadiri oleh sebagian besar kepala negara member, menyebut pertemuan iu sebagai “peluang sekali dalam segenerasi untuk mengambil keputusan berani dalam bidang pembangunan, keamanan, hak asasi manusia dan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kofi Annan sudah mengusulkan bahwa peserta pertemuan menyetujui ” perundingan besar-besaran (grand bargain)” global untuk reformasi PBB, memperbaharui konsentrasi organisasi tentang perdamaian, keamanan, hak asasi manusia dan pembangunan, dan untuk membuatnya lebih siap dalam menghadapi situasi sulit-situasi sulit di abad ke-21.

Dokumen Hasil KTT Dunia menggambarkan simpulan dari pertemuan tersebut, termasuk: pembuatan sebuah Komisi Pembangunan Biasa, untuk membantu negara-negara berkembang dari konflik; sebuah Dewan Tidak Asasi Manusia dan dana demokrasi; sebuah penghukuman yang jelas dan tak bermakna ganda tentang terorisme “dalam segala bentuk dan manifestasi”; perjanjian untuk mencurahkan lebih banyak sumber kekuatan ke Kantor Layanan Pengawasan Internal; perjanjian untuk menghabiskan miliaran lebih dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium; pembubaran Dewan Perwalian, sebab misinya sudah terselesaikan; dan, perjanjian bahwa masing-masing negara , dengan bantuan dari masyarakat internasional, memiliki “tanggung jawab untuk melindungi” populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan-dengan pemahaman bahwa masyarakat internasional siap untuk berperilaku “kolektif” dan “dengan ideal waktu dan tegas” untuk melindungi warga sipil yang rentan bila suatu negara “secara kongkret gagal” dalam memenuhi tanggung jawabnya.

Kantor Layanan Pengawasan Internal sedang direstrukturisasi untuk memperjelas ruang lingkup dan mandatnya, dan akan menerima lebih banyak sumber kekuatan. Tarif itu, untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan audit dari Majelis Biasa, Audit Independen Komite Penasehat (IAAC) sedang diwujudkan. Pada bulan Juni 2007, Komite Kelima menjadikan sebuah rancangan resolusi untuk kerangka acuan komite ini.

Sebuah kantor budi pekerti didirikan pada tahun 2006, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengungkapan keuangan baru dan kebijakan perlindungan whistleblower. Faktor sama dengan OIOS, kantor budi pekerti juga merencanakan untuk mengaplikasikan kebijakan untuk menghindari pembohongan dan korupsi. Sekretariat sedang dalam progres meninjau segala mandat PBB yang berusia lebih dari lima tahun. Peninjauan ini dialamatkan untuk memutuskan program mana yang yaitu duplikat atau tak perlu yang patut dihilangkan. Tidak segala negara member menyetujui mandat mana di antara lebih dari 7000 mandat yang patut ditinjau ulang.

Sengketa ini berkonsentrasi pada apakah mandat yang sudah diperbaharui patut diperiksa Memang, hambatan yang diidentifikasi – pada terpenting, kurangnya berita tentang implikasi sumber kekuatan mandat masing-masing – yaitu pembetulan yang cukup untuk Majelis Biasa untuk menghentikan peninjauan mandat pada bulan September 2008.

Sementara itu, Majelis Biasa meluncurkan sejumlah inisiatif baru yang secara longgar berkaitan dengan reformasi pada bulan April 2007, meliputi tata kelola lingkungan internasional, ‘Ditayangkan sebagai Satu’ pada tingkat negara untuk meningkatkan konsolidasi kesibukan program PBB dan organisasi gender yang bersatu. Selain pencapaian 2 berita pertama itu kecil, Majelis Biasa pada September 2010 menyetujui pembentukan “UN Women” atau Wanita PBB/PBB Wanita sebagai organisasi PBB yang baru untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. ‘UN Women didirikan dengan mempersatukan sumber kekuatan dan mandat dari empat kesatuan kecil untuk imbas yang lebih besar. Kepala pertama Wanita PBB yaitu Michelle Bachelet, eks Presiden Chile.

Efektifitas

Meski sudah mempertanyakan apakah PBB masih relevan di abad ke-2. Sementara mandat pertama dan kedua Piagam PBB membutuhkan PBB:. “Untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional …. (Dan bila perlu untuk menegakkan perdamaian dengan) mengambil tindakan pencegahan atau penegakan aturan. “, sebab struktur restriktif administrasi, member tetap Dewan Keamanan sendiri kadang-kadang mencegah PBB dari sepenuhnya melaksanakan dua mandat pertama. Tanpa persetujuan bulat, dukungan (atau minimal abstain) dari segala 5 dari member tetap Dewan Keamanan PBB, Piagam PBB hanya memungkinkan untuk “memandang”, laporan, dan membuat anjuran mengenai konflik internasional. Kebulatan tersebut di Dewan Keamanan tentang otorisasi aksi penegakan aturan PBB bersenjata tak senantiasa tercapai pada waktunya untuk mencegah pecahnya perang internasional. Tidak dengan segala hambatan dan keterbatasan pada kemampuan PBB untuk merespon situasi konflik, bermacam studi masih sudah menemukan PBB sudah memiliki banyak keberhasilan penting dalam 65 tahun keberadaannya.

Pada tahun 1962 Sekjen PBB U Thant memberikan bantuan yang berharga dan mengambil banyak waktu, kekuatan dan inisiatif sebagai negosiator utama antara Nikita Khrushchev dan John F. Kennedy selama Krisis Rudal Kuba, sehingga memberikan relasi penting dalam pencegahan suatu perang nuklir pada waktu itu. Sebuah penilitan tahun 2005 oleh RAND Corporation menemukan PBB sukses dalam dua dari tiga upaya perdamaian. Studi ini juga memperbandingkan upaya PBB untuk pembangunan bangsa dengan orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB tenteram, bertentangan dengan empat dari delapan kasus AS tenteram Juga pada tahun 2005, Human Security Report mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida dan pelanggaran HAM sejak akhir Perang Dingin, dan bukti, padahal tak lantas, bahwa aktivisme internasional – kebanyakan diprakarsai oleh PBB – sudah menjadi penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak akhir Perang Dingin.

D. Metode Tetap Politik terhadap Bisnis Internasional

lingkungan politik yang relevan yaitu peranan pemerintah dalam perekonomian, ideologi ekonomi dan politik, relasi internasional, dan relasi antara pemerintah dan bisnis pada lazimnya. Para spesialis politik lazimnya memandang pada variabel lainya sebab mereka berminat terhadap perilaku politik dan organisasi berdasarkan pengertian harfiahnya, bukan bagaimana kaitan segala faktor itu dengan kesibukan bisnis.

Dalam kegitan bisnis yang sangat besar dan semakin banyaknya transaksi-transaksi internasional swasta dan pemerintah, maka tak mengherankan bila bermacam organisasi internasional bermunculan untuk memberikan fasilitas, mengatur, menilai atau membiayainya. Organisasi Internasional yang berkaitan dengan bisnis internasional diantaranya (PBB, Bank Dunia, IMF, GATT, WTO, OPEC).

Pola dan progres dinamika pembangunan ekonomi di suatu negara ditetapkan oleh banyak faktor bagus domestik maupun eksternal. -faktor domestik antara lain situasi lahiriah (termasuk iklim), lokasi geografis, jumlah dan kwalitas sumber kekuatan alam (SDA), dan sumber kekuatan manusia (SDM) yang dimiliki, situasi permulaan ekonomi, sosial dan kebiasaan, metode politik, serta peranan pemerintah di dalam ekonomi. Adapun faktor-faktor eksternal di antaranya yaitu perkembangan teknologi, situasi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global.

Transisi pemerintahan dari orde lama ke orde baru berimbas pada paradigma pembangunan ekonomi dari yang berpedoman sosialis ke kapitalis-liberal. Pemerintahan orde baru menjalin kembali relasi bagus dengan Barat dan menjauhi ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi member PBB dan member lembaga-lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan IMF. IMF yang didirikan sebagai hasil konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 secara lazim memiliki tujuan memberi bantuan terhadap negara member yang membutuhkan. Kesemuanya itu akan bisa memberi peluang mengoreksi ketidakseimbangan neraca pembayarannya tanpa mengambil jalan yang merusak neraca pembayaran nasional atau internasional.

Indonesia pada masa orde baru kembali menjadi member IMF dilakukan pada masa Kabinet Ampera untuk melaksanakan pokok-pokok kebijakan stabilisasi dan rehabilitasi. yaitu permulaan terjadinya bantuan IMF sampai sekarang. Setiap tahun, Indonesia menerima bantuan dari IGGI (Inter Government Group on Indonesia) yang di dalamnya berkaitan dengan bantuan Bank Dunia.

IGGI berubah menjadi CGI , maka di dalamnya juga berkaitan bantuan IMF dan Bank Dunia dengan bantuan sekitar US$ 5 Milyar tiap tahunnya. Semenjak terjadi krisis tahun 1997 Indonesia sudah meminta bantuan IMF dengan paket bantuan senilai US$ 23 Milyar. perekonomian nasional era orde baru menjadi lebih bagus sebab perubahan pada orientasi kebijakan ekonomi dari metode sosialis ke metode kapitalis.

Tidak bisa dipungkiri bahwa sampai sekarang tingkat ketergantungan Indonesia terhadap imbas IMF sangat tinggi, sebab pada dasarnya Indonesia terbantu dengan bantuan luar negeri ini. Selain ekonomi yang liberal memberi potensi bagi suatu negara untuk membuka pintu kerja sama yang luas yang kemudian menjelma menjadi ajang transaski internasional secara bebas. Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, Indonesia tak bisa menghindar dari progres globalisasi ekonomi dunia.

baca juga: Lembaga Keluarga : Pengertian, Tujuan, Proses, Fungsi Dan Aturan

Utama dari progres globalisasi ekonomi yaitu berubahnya konsep perdagangan internasional dalam memutuskan pola perdagangan dan produk suatu negara. Ketergantungan Indonesia yang tinggi semakin terasa saat Indonesia tak mampu megatasi sendiri krisisnya yang berujung pada kebutuhan bantuan dari IMF via mekanisme utang luar negeri.